Kontroversi Program Makan Bergizi Gratis Nasional: Solusi atau Beban Baru?

 

 

Penulis : Farhan Surya Adiputra

 Jakarta, 2025 — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming resmi dijalankan sejak awal tahun ini. Program ini dirancang untuk memberikan akses makanan bergizi kepada jutaan anak sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas gizi generasi muda, mencegah stunting, serta mencetak sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

Sejak peluncurannya, respons publik sangat beragam. Di banyak daerah, sekolah dan orang tua murid menyambut baik kehadiran program ini. Mereka mengaku sangat terbantu karena anak-anak mereka kini mendapatkan asupan makanan yang lebih lengkap dengan kandungan gizi seimbang, mulai dari karbohidrat, protein, hingga sayur dan buah. “Sebelumnya, anak-anak sering berangkat sekolah tanpa sarapan atau hanya dengan jajanan sederhana. Sekarang mereka bisa makan lebih sehat,” kata Siti, seorang guru SD di Jakarta Timur.

Namun, di sisi lain, muncul perdebatan mengenai keberlanjutan dan implikasi fiskal dari program tersebut. Pakar ekonomi menilai bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan makan bergizi gratis dalam skala nasional sangatlah besar. Beberapa kalangan khawatir jika alokasi dana ini akan menambah beban pada APBN, terutama jika tidak dibarengi dengan strategi pengelolaan anggaran yang efisien. “Kalau tidak diatur dengan baik, program ini berisiko menambah defisit fiskal dan mengorbankan anggaran sektor lain seperti infrastruktur atau kesehatan,” ujar Dr. Raka, ekonom dari Universitas Indonesia.

Artikel ilmiah terbaru dalam NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa (2025) menegaskan bahwa keberlanjutan program ini sangat tergantung pada tiga aspek penting: manajemen anggaran, efisiensi distribusi, dan pengawasan kualitas makanan. Manajemen anggaran diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang besar benar-benar dialokasikan tepat sasaran. Efisiensi distribusi memastikan makanan sampai ke sekolah-sekolah di daerah terpencil tanpa hambatan logistik. Sementara itu, pengawasan kualitas makanan menjadi faktor vital agar makanan yang diberikan tidak hanya layak konsumsi, tetapi juga benar-benar bergizi sesuai standar kesehatan.

Sumber: Aji, W. T. (2025). Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru? NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(2).