Kebijakan Neraca Komoditas dan BBM Non-Subsidi

 

Penulis : Farhan Surya Adiputra

 Jakarta, 2025 — Di balik kelangkaan Shell, terdapat faktor kebijakan yang sering luput dari perhatian: neraca komoditas. Sistem ini mewajibkan perusahaan mengajukan rekomendasi sebelum impor dilakukan. Tujuannya menjaga stabilitas neraca perdagangan nasional.

Namun, literatur akademik menilai bahwa mekanisme ini memiliki kelemahan ketika diterapkan pada komoditas vital seperti BBM. Proses administrasi yang panjang dapat memperlambat suplai, sehingga memicu kekosongan stok di ritel.

Sebagai solusi, sejumlah studi menyarankan adanya jalur darurat untuk impor BBM non-subsidi. Dengan begitu, kebutuhan pasar domestik tetap terpenuhi tanpa mengorbankan tujuan makroekonomi.

Selain itu, penerapan sistem digital untuk memantau stok secara real-time akan membantu pemerintah menentukan kapan izin impor darurat harus dikeluarkan.

Jika kebijakan ini tidak diperbaiki, maka fenomena “stok habis” akan menjadi langganan setiap kali terjadi gangguan kecil dalam rantai pasok.

Dengan demikian, kebijakan neraca komoditas harus lebih adaptif. BBM ritel non-subsidi adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat perkotaan yang tidak boleh terhambat hanya karena administrasi.

Sumber:
    •    Kemenko Perekonomian (2025). Dokumen Neraca Komoditas BBM.
    •    Prabowo, H. (2024). Evaluasi Kebijakan Impor dan Neraca Komoditas. Jurnal Kebijakan Publik.
    •    Yuliani, S. (2025). Digital Monitoring in Fuel Distribution. Jurnal Sistem Informasi Logistik.